Baru-baru ini, CEO Telegram ditahan di ibu kota Prancis karena diduga gagal mengendalikan konten ilegal di platform. Warga negara Prancis keturunan Rusia ini kini telah dibebaskan dengan jaminan, tetapi diminta untuk tinggal sementara di Prancis dan melapor secara rutin kepada pihak berwenang.
Terkait hal ini, pihak Rusia yang berpangkat tinggi menyatakan keprihatinan dan mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Prancis, menyerukan agar tidak mencampurkan faktor politik dalam kasus ini. Pihak Rusia percaya bahwa jika Prancis mengajukan tuntutan pidana terhadap CEO ini, hal itu dapat diartikan sebagai tindakan "persekusi politik".
Juru bicara Kremlin menyatakan dalam menanggapi masalah ini bahwa ia mengakui CEO ini memiliki kewarganegaraan Rusia dan menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan jika diperlukan.
Peristiwa ini memicu diskusi mengenai tanggung jawab pengelolaan konten di platform media sosial serta penanganan sengketa hukum lintas negara. Seiring dengan perkembangan kasus, semua pihak akan memantau dengan saksama perkembangan situasi dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
CEO Telegram ditangkap di Prancis, memicu keprihatinan Rusia dan perselisihan lintas negara
Baru-baru ini, CEO Telegram ditahan di ibu kota Prancis karena diduga gagal mengendalikan konten ilegal di platform. Warga negara Prancis keturunan Rusia ini kini telah dibebaskan dengan jaminan, tetapi diminta untuk tinggal sementara di Prancis dan melapor secara rutin kepada pihak berwenang.
Terkait hal ini, pihak Rusia yang berpangkat tinggi menyatakan keprihatinan dan mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Prancis, menyerukan agar tidak mencampurkan faktor politik dalam kasus ini. Pihak Rusia percaya bahwa jika Prancis mengajukan tuntutan pidana terhadap CEO ini, hal itu dapat diartikan sebagai tindakan "persekusi politik".
Juru bicara Kremlin menyatakan dalam menanggapi masalah ini bahwa ia mengakui CEO ini memiliki kewarganegaraan Rusia dan menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan jika diperlukan.
Peristiwa ini memicu diskusi mengenai tanggung jawab pengelolaan konten di platform media sosial serta penanganan sengketa hukum lintas negara. Seiring dengan perkembangan kasus, semua pihak akan memantau dengan saksama perkembangan situasi dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.